POSBAKUM'S ROLE IN PROVIDING LEGAL ASSISTANCE TO UNDERCOMFORTABLE COMMUNITIESIN STATE STATE COURT
Main Article Content
Posbakum defends people who are less fortunate, whether because of limited information facilities or because some people still view law as a field of knowledge that is full of ins and outs and complexities so that it is difficult to learn, even though in law it applies that a person's ignorance of the law cannot be used as an excuse to free that person from legal demands. . The research method used is empirical research, field research at the Posbakum at the Stabat District Court and interviews with people who are deemed capable of answering questions relating to the problem of the role of the Posbakum in providing legal assistance to underprivileged communities. That in order to realize the idea of a rule of law, the State has an obligation to guarantee everyone's right to obtain justice. In other words, the State must guarantee the provision of legal aid for the underprivileged so that no one is denied access to justice as mandated by the constitution. In several cases handled by legal advice from the Posbakum of the Stabat District Court, the Posbakum of the Stabat District Court has had permanent legal force.
Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1981, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Prisma, Jakarta.
Abdurrahman, 1983, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta. 1 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2014, hlm. IX.
Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Jember, 2009.
Bambang Sunggono, Rekayasa Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui HUkum, Seminar Intern Lembaga Pengkajian Sosial dan Pembangunan (LPSP), Jember,tanggal 1 Februari 1992.
Alvon Kurnia Palma, Bantuan Hukum Bukan Hak Yang diberi, YLBHI, Jakarta, 2013.
Bambang Sunggono, Pengaruh Kebijaksanaan Massa Mengambang Terhadap Pembangunan Poltik, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga,Surabaya, 1992.
Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum danKemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta, 1986.
Moh Kusnadi dan Bintan Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, PT. Gramedia, Jakarta, 1983.
Bambang Sunggono,Op. Cit.
Sidharta B. Arief, 2000, Hukum dan Logika, Alumni, Bandung.
Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet. viii Yogyakarta, Kanisius YLBHI, 2014, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
YLBHI, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI, Jakarta, 2014.
Adnan Buyung Nasution, Op,Cit.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum BagiMasyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Posbakum Pengadilan Negeri Stabat