THE POSITION OF JOINT PROPERTY IN MIXED MARRIAGES (STUDY DECISION NUMBER 550/PDT.G/PA.SOR)
Main Article Content
Fara Dhia Altahira
Mahmul Siregar
Hasim Purba
Mixed marriages often result in marital property located outside Indonesia. In the event of a divorce, according to the provisions of the Marriage Law, marital property is a typically divided equally, with half going to the husband and half to the wife. However, one party is often disadvantaged in the division, particularly when they feel they have contributed more during the marriage. As a result, the division of marital property in mixed marriages cannot be treated as a standard case, as one party may demand a greater share if they believe they have contributed more. One example of a mixed marriage case that was filed for a resolution concerning marital property is the case between Sieska Sagita Nasution, an Indonesian citizen (WNI), and Pepijin Joehem De Blecourt, a foreign national (WNA), which was decided by Decision Number: 550/Pdt.G/PA.Sor. This research seeks to address the following legal issues: (1) the legal consequences for marital property, such as land and buildings, in cases of divorce within mixed marriages; (2) the legality of foreign national, after divorce, in granting power of attorney to sell their portion of the marital property, specifically land in Indonesia; and (3) how the law was applied by the panel of judges in the mixed marriage case between Sieska Sagita Nasution, an Indonesian Citizen (WNI) and Pepijin Joehem De Blecourt, a Foreign national (WNA), as decided in Decision Number: 550 / Pdt.G / PA.Sor. The research method used in this study is a combination of normative legal research method and empirical legal research. This research is descriptive analytical, with data collection carried out through documents studies, library research, and supported by field research. The findings of this study show that the legal consequences for marital property, such as land and buildings, in divorce cases involving mixed marriages are that both the Indonesian and foreign nationals involved in the marriage remain entitled to half of the total value of the marital property , unless otherwise specified in a prenuptial agreement. As a result, marital property in these mixed marriages may include ownership of movable assets, such as land and anything attached to it by natural, human actions, or its intended use.
Amalia, Rizky, dan Sri Setyadji, “Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran”, Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, Vol. 3, No. 2, 2023.
Arliman, L.S., “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019.
A, Burhanudin H. “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo”. Jurnal Verstek 1, No. 2, 2013.
Edithafitri, R. S., “Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah”, Jurnal Lex Administratum, Vol. 5, No. 7, 2017.
Ginting, Raymond, dan I Ketut Sudantra, “Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Pada Kantro Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama”, E-Journal Universitas Udayana, Vol. 1, No. 1, 2023.
Gultom, Jhessica Hawana, dkk, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Perceraian Perkawinan Campuran Melalui Pendekatan Hukum Perdata Internasional di Indonesia (Studi Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Sgr)”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4, 2024.
Laksita, Syafira Dini, dkk, “Akta Kuasa Dalam Kaitannya Dengan Pemungutan Pajak Peralihan Hak Atas Tanah di Kota Semarang”, Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 1, 2019.
Latumeten, P. E., “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “Volmacht dan Lastgeving” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47, No. 1, 2017.
Ma’ruf, Anang, dan Rahmawati Kusuma, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Pasangan Suami Istri Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”, Jurnal Private Law, Vol. 4, No. 1, 2024.
Makhfudz, Muhammad, “Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum”, Jurnal Universitas Tama Jagakarsa, Vol. 1, No. 2, 2012.
Mamahit, Laurensius, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No. 1, 2013.
Masruroh, Ainul, dan Arum Widiastuti, “Hak Waris Tanah Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional dan Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 6, No. 3, 2022.
Muhsin, M., “Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Insuri Ponorogo, Vol. 2, No. 2, 2022.
Mulyati, Dewi. “Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan
Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing”. Jurnal
IUS 5, No. 2, 2017.
Muthiadina, Rizka, dan M. Faiz Mufidi, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus Sengketa Tanah Berdasarkan Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2013/PA.JS),”Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2017.
Naratama, Tantri, dan Ayu Trisna Dewi, “Perceraian Pada Perkawinan Campuran di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”, Jurnal Dharmawangsa, Vol. 17, No. 3, 2023.
Nelly, Roos, “Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran”, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 5, No. 2, 2022.
Nurlailatri, Elsa Siffa Nabillah, dkk, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Harta Kekayaan Pasangan Suami Istri”, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 1, No. 4, 2023.
Pangaribuan, Renti Friska, dan Winda Fitri, “Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia dan Warga Belanda), Jurnal Ius Civile, Vol. 6, No. 1, 2022.
Pemayun, Cokorda Istri Ratih Dwiyanti, dan I Made Sarjana, “Tanggung Jawab Notaris Terkait Penyelundupan Hukum Dalam Hal Perjanjian Nominee”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6 No. 1, 2021.
Pradanata, Erika Nanda, dkk, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia”, Jurnal Lex Privatum, Vol. XI, No. 2, 2023.
Putra, Johans Kadir, dkk, “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Nominee yang Diberikan Secara Lisan”, Jurnal Lex Suprema, Vol. III, No. 2, 2021.
Roza, Darmini, dan Gokma Toni Parlindungan S., “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol. 18, No. 1, 2021.
Rumrin, “Status Kewarganegraan Artis Bunga Citra Lestari dan Suaminya, Di dalam: Mia Siratni, Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang”, Jurnal Advokasi, Vol. 7, No. 1, 2015.
Sabudu, Mark Cavin. “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak
dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum Positif
yang Berlaku di Indonesia”. Jurnal Lex Privatum 6, No. 9,
Syafrizal, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI Dengan WNA Terhadap Status Personal Anak”, Jurnal Dharmawangsa, Vol. 17, No. 3, 2023.
Widanarti, Heni, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap HartaPerkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 536/Pdt.P/2015/PN.Dps)”, Diponegoro Private Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2018.
Yulianto, Yuridha Rizama, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP)”, Indonesian Notary Journal, Vol. 2, No. 36, 2020.
Yuwafi, Nikmah, Hilda, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional,” Privat Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2014.
