THE URGENCY OF REGULATING THE VALIDITY OF GRANTING DIGITAL POWER OF ATTORNEY GENERAL AGREEMENTS IN GMS
Keywords:
kepastian hukum, kuasa digital, perseroan terbatas, RUPS, tanda tangan elektronikAbstract
The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ of a Limited Liability Company (PT) whose decisions are highly dependent on the validity of the presence and power of attorney representing shareholders. Article 85 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies requires that power of attorney be in writing, but this provision does not explicitly accommodate power of attorney that is made and signed electronically. Technological developments have led to the emergence of an electronic power of attorney (e-proxy) mechanism through the eASY.KSEI system based on Financial Services Authority Regulations Number 15/POJK.04/2020 and Number 16/POJK.04/2020, but these regulations only apply to Public Companies and do not cover the much larger number of Private Limited Companies. This article uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach to examine the validity of digital power of attorney in the GMS in terms of the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Limited Liability Company Law. The study's findings indicate a legal vacuum for private limited companies (PTs) and ambiguity regarding the validity of digital powers of attorney, linked to the exclusion of documents requiring a notarial deed. This article recommends urgent regulatory harmonization to ensure legal certainty regarding the validity of digital powers of attorney in GMS meetings for all types of limited liability companies.
Downloads
References
Bonaventura, A., & Sendrawan, T. (2024). Dasar hukum pelaksanaan e-RUPS PT tertutup. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(2), 805–815.
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. (2025). Apakah tanda tangan digital sah di mata hukum? Universitas Tarumanagara.
Ghibran, M. G. (2022). Pelaksanaan RUPS secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Journal Law of Deli Sumatera, 1(2).
Harahap, M. Y. (2021). Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika.
Meliawati, Sriwidodo, J., & Tondy, C. J. (2024). Kepastian hukum dalam penerapan platform e-voting pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang dilaksanakan melalui telekonferensi. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 3(1), 37–48.
Salsabila, S. (2021). Keabsahan putusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam pengembangan Perseroan Terbatas melalui media e-proxy [Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya]. UWKS Repository.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
Triandini, M., Sutrisno, E., & Kartina, R. M. (2023). Penerapan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS) pada PT “X” berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hukum Responsif, 14(2).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
