LEGAL DISCOVERY AND JUDGES' LEGAL REASONING IN RESOLUTION OF CORRUPTION CASES IN INDONESIA
Main Article Content
Briski Viktor H. Sinaga
Rahmayanti
Derta Simbolon
Lume Hetty Alphani Simbolon
Corruption is an extraordinary crime that requires a progressive legal approach, including in the process of legal discovery by judges. The complexity of the methods and the development of state losses mean that the application of laws does not always provide certainty in resolving cases. Therefore, legal reasoning is a crucial instrument for emphasizing the principles of justice, certainty, and expediency. This study aims to analyze the legal discovery model in corruption cases and how judges construct legal arguments in their decisions. The research method uses a normative legal approach through analysis of laws, legal principles, and court decisions. The results of the study indicate that legal discovery is necessary in corruption cases involving legal loopholes, multiple interpretations of state losses, and indirect evidence. Legal reasoning can strengthen the legitimacy of decisions and serve as the basis for responsive legal development.
A. BUKU
Andi Hamzah. (2020). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
Lamintang, P.A.F. (2018). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Sudikno Mertokusumo. (2014). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Sudikno Mertokusumo. (2019). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Bambang Waluyo. (2012). Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Bernard Arief Sidharta. (2019). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Jimly Asshiddiqie. (2020). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
Romli Atmasasmita. (2020). Reformasi Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media.
Barda Nawawi Arief. (2019). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Barda Nawawi Arief. (2019). Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Philipus M. Hadjon. (2020). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UGM Press.
B. JURNAL/KARYA ILMIAH
Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Mercatoria, 10(1), 60-73.
Ahmad Sofian. (2021). Cyber Corruption dan Tantangan Penegakan Hukum Digital. Jurnal Hukum & Teknologi, 4(1), 16.
Rahmayanti, R. (2024). PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Doctoral dissertation, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang).
Rahmayanti, E. (2024). PENYULUHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI MEDIA FILM ANIMASI "SAHABAT PEMBERANI" DI SD NEGERI GEDONGKIWO YOGYAKARTA. Pengabdian Kampus: Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, 11(2), 117-127.
Rahmayanti, R. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT TA 2011 (Studi Putusan No: 51/PID_SUS-TPK/2015/PN MDN). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 18(2), 37-44.
C. LAPORAN/DOKUMEN RESMI LEMBAGA
KPK. (2022). Tren Modus Korupsi Digital 2022. Jakarta: Direktorat Penelitian & Pengembangan.
BPKP. (2021). Laporan BPKP tentang Audit Investigatif.
BPKP. (2022). Pedoman Audit Investigatif.
KPK. (2021). Follow The Money Guideline.
D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
E. PUTUSAN PENGADILAN
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 537 K/Pid.Sus/2014.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813 K/Pid.Sus/2017.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 366 K/Pid.Sus/2014.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1656 K/Pid/2012.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 32/Pid.Sus-TPK/2020.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 72/Pid.Sus-TPK/2019.
F. INSTRUMEN INTERNASIONAL
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). (2003). Bab V tentang Asset Recovery.
