LEGAL ANALYSIS OF THE OBLIGATIONS OF ELECTRONIC SYSTEM OPERATORS (PSE) IN PROTECTING THE CONFIDENTIALITY OF ONLINE LOAN BORROWERS' DATA
Keywords:
Electronic System Operators, Data Confidentiality, Borrowers, Online Loans.Abstract
Technology-Based Peer-to-Peer Lending Services are a formal form of online lending services initially regulated by POJK No. 10/POJK.05/2022. On the one hand, these online loans make it easier for the public to obtain funds quickly; on the other hand, they also have the potential to harm those involved—for example, the rampant buying and selling of users’ personal data from fintech apps, which recently made headlines on social media. Some sellers of personal data possess thousands to millions of records, including ID cards (KTP), family cards (KK), and even selfies taken with ID cards. Such data breaches should not occur, as personal data within electronic systems is confidential. The research method employed by the author is normative legal research; additionally, this study was conducted using a qualitative approach, focusing on data collection through library research. Electronic System Operators are obligated to maintain confidentiality and security by implementing robust security systems (encryption) to prevent failures in personal data protection. Ultimately, customer data may only be used for the original purpose for which it was collected; Electronic System Operators must not sell or disclose data to third parties for marketing purposes without consent. The misuse of personal data by online lending businesses constitutes an unauthorized act and is explicitly prohibited in the electronic agreement between consumers and the business. Consequently, any actions taken without the consent of both parties constitute a breach of contract and may also be deemed unlawful.
Downloads
References
Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
Anggraini, N. F. dan S. A. Wiraguna. Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal. Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol.3. No.3 Mei 2025.
Ansa, C. B.. Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lex Administratum. Vol.12. No.1 November 2023.
Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2. No.1 Januari-Juni 2022.
Billa, J. S. dan L. Yustrisia. Analisis Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam. Vol.11. No.2 Oktober 2025.
Elvina, T. D. dan A. Sulistiyono. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.1 Mei 2025.
Fanny, P, “Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”,Jatiswara, Vol.34 No. 3, 2019.
Gita Theresa dan Henny Marlyna, Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.54, No.2 Juni 2023.
H. T. Sasmita, S. Kamilah, R. I. Wardodo dan T. D. S. W. Wicaksana, Analisis Faktor Perlindungan Konsumen dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending), Media Iuris, Vol.5, No.1 Februari 2022.
Jamal Wihoho dan Dona Budi, Isu – Isu Hukum Di Sektor Fintech, Setara Press, Malang.2021.
Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003.
M. M. Ma'muroh, Y. Yulia dan L. Qomariyah, Efektivitas Psikoreligi terhadap Penurunan Depresi, Gangguan Mental, dan Pencegahan Bunuh Diri pada Korban Pinjaman Online di Tangerang Selatan, Edu Masda Journal, Vol.9, No.2 September 2025.
Muschin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005.
Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, April 2021.
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
POJK No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
POJK No.31/POJK.07/2022 Tentang Penyelenggara Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
